5 Modus PNS Menilep Anggaran Perjalanan Dinasnya

[lihat.co.id] – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait banyaknya pelanggaran penggunaan anggaran perjalanan dinas oleh pegawai negeri sipil (PNS) tampaknya bukan lagi rahasia umum bagi para petinggi negara ini. Mereka tidak merasa terkejut dengan kasus tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar mengaku tidak terkejut dengan hasil audit tersebut. Bahkan anggaran yang ditilep masih disebut sangat kecil dibandingkan alokasi yang diberikan pada para PNS tersebut.

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengakui jika penyelewengan sudah menjadi kebiasaan dan warisan sejak zaman dulu.

“Penyelewengan uang jalan itu tidak mengejutkan karena sudah menjadi suatu yang mendasar, kebiasaan dari zaman dulu itu berlanjut,” kata Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto.

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemeriksaan Pusat (LKPP) tahun 2012, terdapat penyimpangan dalam penggunaan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 30,4 miliar pada 36 Kementerian atau Lembaga (K/L).

3 K/L yang melakukan penyimpangan perjalanan dinas paling tinggi dan besar tersebut menurut BPK yakni:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 5,9 miliar

2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 4,5 miliar

3. Kementerian Keuangan dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 3,5 miliar.

Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada medio Mei tahun lalu, saat menerima hasil audit 2011, untuk menertibkan perjalanan dinas tampaknya tidak digubris.

Justru pemerintah menganggarkan peningkatan dana perjalanan dinas dari waktu ke waktu. Di tahun 2011 Rp 20,9 triliun dianggarkan untuk biaya perjalanan dinas PNS. Jumlah ini meningkat Rp 1,3 triliun atau 6,7 persen dibandingkan 2010 yang sebesar Rp 19,6 triliun.

Di 2013 pemerintah mengalokasikan biaya perjalanan dinas PNS sebesar Rp 21 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp 3 triliun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp 18 triliun.

Berikut 5 modus PNS menilep anggaran perjalanan dinasnya,dikutip dari merdeka:

1. www lihat idPencairan www lihat idperjalanan www lihat iddinas www lihat idgandawww lihat id
Pencairan perjalanan dinas ganda
[lihat.co.id] – BPK www lihat idmenyatakan www lihat idmodus www lihat idperjalanan dinas www lihat idganda ialah www lihat idseorang PNS menjalani dua www lihat idagenda di dua tempat dalam waktu bersamaan. www lihat idModus ini merugikan www lihat iduang negara yang www lihat idcukup signifikan.

“Misalnya, www lihat idtanggalwww lihat id sekian dia dinas www lihat idluar kota twww lihat idapi juga rapat di Jakarta,” www lihat idungkap Ketua BPK Hadi Poernomo.www lihat id

2. www lihat idPelaksanaan www lihat idperjalanan www lihat iddinas www lihat idyang www lihat idtidak www lihat idsesuaiwww lihat id bukti pertanggungjawabanwww lihat id
Pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai bukti pertanggungjawaban
[lihat.co.id] – BPK www lihat idmenemukanwww lihat id banyak PNS yangwww lihat id tidak melaporkanwww lihat id tanda bukti www lihat idbiaya perjalanannya. Ini kerap terjadi www lihat idkarena metode www lihat idpembiayaan masih www lihat idmenggunakan lump www lihat idsum.

Lumpwww lihat id sum ialah www lihat idpembayaranwww lihat id biaya perjalanan dinaswww lihat id di muka.www lihat id Inilah www lihat idkelemahanwww lihat id perjalanan dinas dan mencobawww lihat id diperbaiki dengan www lihat idmetode at cost. Metodewww lihat id at cost mengharuskan seorangwww lihat id PNS menyertakan tanda bukti www lihat idpemakaian dana dalamwww lihat id proses penggantian.www lihat id

3. www lihat idPembayaran www lihat idbelanja www lihat idperjalanan www lihat iddinaswww lihat idwww lihat idwww lihat idatas www lihat idkegiatan www lihat idyang www lihat idtidakwww lihat id dapat www lihat iddilaksanakanwww lihat id kegiatannyawww lihat id
Pembayaran belanja perjalanan dinas atas kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan kegiatannya
[lihat.co.id] – BPK www lihat idmenemukan www lihat idmasih banyakwww lihat id perjalanan www lihat iddinas yang tetap www lihat iddibayarkan meski www lihat idagenda dinas telah dibatalkan. www lihat idPraktik ini suburwww lihat id di kalangan www lihat idPNS setelah banyak www lihat idditemukan kongkalikong www lihat iddengan agen biro perjalanan.www lihat id

Praktikwww lihat id ini banyak terjadi diwww lihat id lingkungan instansi www lihat idpemerintah karena www lihat idlemahnya pengawasan.www lihat id “Di situ sudah lengkap www lihat idsebenarnya, nothing’s wrong www lihat idmenurut saya dengan peraturan. www lihat idPelaksanaannya ini yang suka ngawur www lihat idtidak ada pengawasan,” ujar Direktur www lihat idJenderal Anggaran www lihat idKementerian Keuangan,www lihat id Herry Purnomo.www lihat id

4. www lihat idPerjalananwww lihat id dinaswww lihat id melebihi www lihat idstandarwww lihat id
Perjalanan dinas melebihi standar
[lihat.co.id] – BPK www lihat idmenyatakan banyak www lihat idPNS yang meminta www lihat idfasilitas yang www lihat idmelebihiwww lihat id batas www lihat idseharusnya dalam sebuah perjalanan dinas. www lihat idKetua BPKwww lihat id Hadi Poernomo mencontohkan semisalwww lihat id dari sisi penginapan.

PNSwww lihat id kerapwww lihat id meminta fasilitaswww lihat id penginapan www lihat idbintang empat padahal www lihat idseharusnya dia mendapatkan www lihat idhanya bintang tiga.www lihat id Fasilitas bintangwww lihat id tiga dinilai www lihat idsudah cukup nyaman.

5. www lihat idTiket www lihat idperjalananwww lihat id palsuwww lihat id
Tiket perjalanan palsu
[lihat.co.id] – Ketuawww lihat id BPK Hadi www lihat idPoernomo menyatakan www lihat idpraktikwww lihat id kongkalingkongwww lihat id antara PNS dan biro perjalanan dalam memberikan tiket perjalanan palsu, membuat www lihat idpenyimpangan www lihat idanggaran perjalanan dinas semakinwww lihat id tinggi.www lihat id

“Masih www lihat idbanyak agen-agen perjalanan yangwww lihat id menyediakan www lihat idfasilitas ini www lihat id(tiket palsu),” tutur Hadi.

Medio Mei www lihat idtahun lalu, Presidenwww lihat id SBY www lihat idmeminta agar perjalananwww lihat id dinas ditertibkan. SBY menegaskan, di masa mendatangwww lihat id tidak bolehwww lihat id ada lagi www lihat idpersoalan terkait pencairanwww lihat id perjalanan dinas.

“Saya www lihat idingin tahun depan ada perbaikan,www lihat id jangan saya lihat koreksi www lihat idyang www lihat idsama atau bahkan tambah banyak www lihat idbisa tidak nyenyak www lihat idtidur kita,” www lihat idkatanya.www lihat id

Namunwww lihat id kenyataannya, www lihat idBPKwww lihat id masihwww lihat id menemukan www lihat idpraktik www lihat idpenyelewenganwww lihat id perjalananwww lihat id dinas www lihat idsaat www lihat idini.www lihat id

olshopsorg

Leave a comment

  • Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

  • Time Theme

    Responsive, Retina ready, multipurpose WordPress theme
    by Webber & Webber

  • HOTLINE:
    08 999 111 565 (WA)
    email: olshopsorg@gmail.com

  • Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.